Wali Kota Bima yang diwakili Sekretaris Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menghadiri Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kota Bima, Senin, 7 Juni 2021.

Dalam hal ini, Sekretaris Kota Bima menyampaikan jawaban Wali Kota Bima atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi Kota Bima serta Pembentukan Panitia khusus dewan yang membahas terkait Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh dikota bima. 

Digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Bima, rapat tersebut dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima, FKPD Kota bima, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala OPD Kota Bima.

Ia menyampaikan bahwa dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, rancangan peraturan daerah dibahas bersama dewan, Pemerintah Kota Bima mendorong agar setiap perangkat Daerah Pemrakarsa untuk melaksanakan kegiatan uji Publik.

"Kegiatan uji publik ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan yang positif terutama dari pemangku kepentingan guna penyempurnaan Raperda yang disusun," jelasnya.

Kegiatan uji publik dalam bentuk Focus Group Discution (FGD) terhadap Raperda Pencegahan dan Peningkatan Pemukiman Kumuh ini telah dilakukan bersama Balai pengembangan Perumahan dan Pemukiman Kemetrian Pekerjaan Umum.

Melanjutkan sambutannya, Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa satu hal yang perlu digaris bawahi bersama bahwa untuk menciptakan suatu kepastian hukum, salah satu yang harus kita benahi adalah akses publik terhadap informasi hukum daerah yang terbentuk.

"Ketiadaan !kses yang cukup bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang akurat tentunya akan menghambat upaya reformasi hukum itu sendiri," tuturnya.

Di akhir sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa optimalilasi dan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah dapat diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah. Agar bisa tercapai sesuai dengan harapan dan tujuan bersama.

"Sehingga dapat memastikan Perda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan berdaya guna," tutupnya.