Rapat koordinasi terkait antisipasi bencana banjir, bencana alam lainnya dan langkah antisipasi serta penanganannya sekaligus evaluasi penanganan vaksin, dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Bima, Senin 9/11 berlangsung di Ruang Rapat Kodim 1608/Bima.

Dalam rapat koordinasi tersebut hadir Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawan, S.Adm, Dandim 1608 Bima Letkol Inf Teuku Mustafa Kemal, Kapolres Bima Kota AKBP Henry Novikachandra,S.I.K, M.H, Sekda Kota Bima Drs. H. Muktar MH, Balai KPH Maria Donggomasa Prov NTB Ahyar, S.Hut, Kadis BPBD, Kadis Kesehatan, dan Kaban Kesbangpol Kota Bima.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menekankan penghentian pembukaan jalan tani baru, kesiapan mitigasi bencana, penambahan anggaran tak teduga atas adanya potensi bencana yang tiap saat dapat mengancam, serta regulasi komprehensif di tingkat internal sosial dan penguatan adat dalam pelarangan aktifitas perambahan hutan, sehingga lebih mimiliki nilai efek jera sosial yang tinggi. Semata dalam menjaga kelestarian alam serta meminimalisir potensi kerusakan alam dan bencana khususnya kekeringan dan banjir di musim penghujan.

Upaya minimalisir kerusakan hutan tersebut, sesuai dengan kondisi lapangan dimana dari 120 titik mata air hanya terdapat 20 titik mata air yang masih tersisa untuk dapat dipertahankan, ditambah informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang cuaca ekstrem yang akan melanda berbagai daerah termasuk Kota Bima. Kondisi ini mengharuskan pemerintah melakukan kebijakan yang menyeluruh. Salah satu langkah awal instrumen perawatan dan pencegahan potensi bencana direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan reboisasi berkisar 2.000 hektar lahan, giat tersebut disesuaikan dengan musim penghujan yang sedang belangsung.

“Mari bersama-sama kita untuk mengajak kembali masyarakat sebagaimana masa lalu gotong-royong yang kuat, kembalinya budaya masyarakat menjaga alam dan hutan sekitar. Kalo dulu potong dahan untuk sekedar kayu bakar, tapi pohonnya dijaga. Sekarang kita kembalikan itu!”, imbau Walikota. Ditambahkannya Lurah dipandang sangat berperan penting dan aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, berbagai pendekatan tegas harus dilakukan. Tidak luput juga sekali lagi bantuan dan peran Babinsa dan Babinkamtibmas untuk terus senantiasa mengawasi "pergerakan" lingkungan sekitar.

Senada dengan Walikota Bima, Dandim 1608/Bima menambahkan bahwa kaitan dengan reboisasi  senantiasa melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat agar ada rasa memiliki tumbuhan yang mereka tanam.

Kaitan dengan regulasi yang akan dibangun harapan dari Ketua DPR Kota Bima, dari tiap regulasi yang ada sedapatnya memiliki nilai tambah, saling menguatkan sekaligus tidak merugikan pihak manapun dan baik bagi semua.

Dalam hal evaluasi vaksinasi Covid 19 oleh forum, diakhir tahun 2021 porsentase vaksninasi ditargetkan mencapai 70 persen. Dalam rangka mencapai angkat tersebut Polres Bima Kota telah melakukan koordinasi dan gerak nyata dengan tiap Kelurahan bersama segenap Satgas Gugus dengan melakukan validasi data pada tingkat kelurahan dengan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa yang ada, sehingga tingkat vaksinasi menjadi tinggi dari sebelumnya.

Informasi tambahan dari KPH Provinsi NTB bahwa Kerusakan hutan yang besar yang disumbang dari wilayah Kota dan Kabupaten harus segera ditangani, pembabatan semakin meluas sehingga perlu langkah cepat dan tepat serta dengan komunikasi lintas daerah antara Kabupaten Bima dan Kota Bima. Untuk komunikasi lintas daerah tersebut dikatakan Kodim 1608/Bima senantiasa siap membantu serta memfasilitasi dalam rangka usaha penyelamatan hutan untuk meminimalisir potensi bencana dimasa depan. Dalam tambahannya Dandim 1608/Bima mengingatkan perlunya apel siaga bencana, salah satunya bencana banjir dengan melibatkan berbagai unsur didalamnya, yakni TNI/POLRI, BPBD dan perangkat daerah terkait.