Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mengisi Webinar Indonesia dengan tema Generasi Bebas Stunting (GENTING,) bertindak sebagai Pemateri dengan tema “Praktik Baik Pembentukan TPPS dalam Percepatan Penurunan Stunting” yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 14.00 bertempat di Hotel Santika Medan.

Webinar tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan kapasitas daerah untuk merencanakan dan melaksanakan intervensi percepatan penurunan stunting yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Walikota Bima dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima yang telah terbentuk pada Tahun 2002 dengan jumlah penduduk sebesar 157 ribu Jiwa, diperlukan adanya penanganan stunting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan telah dicanangkan sejak tahun 2018. Setelah terpilih sebagai Walikota Bima, dirinya mulai mencanangkan visi-misi dalam mewujudkan masyarakat berkualitas dan berdaya saing dan selanjutnya dijabarkan dalam program RPJMD, berkolaborasi melibatkan OPD yang ada. 

Dalam cara pandang dirinya, domain penanganan stunting tidak saja menjadi tugas Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, tapi melibatkan Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan OPD lainnya, sehingga penanganannya tidak secara parsial, tetapi kita lakukan secara holistik dan terintegrasi.

Didalam RPJMD dan RKP Kota Bima pada tahun 2018-2019 terkait penanganan stunting, Kota Bima berada pada angka 36 %, sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 17,56 %, kemudian pada tahun 2022 berada pada angka 16,67 % kurang 14 % dari angka target capaian Nasional Tahun 2024.

"Kebijakan yang kita ambil membangun kolaborasi semua OPD selain dengan adanya Inovasi Kasama weki, juga telah dilakukan dengan menerbitkan kartu BPJS Gratis untuk masyarakat kita yang kurang mampu" ungkapnya.

Selanjutnya disampaikan adanya pelaksanaan bedah rumah yang tidak layak huni, juga mempenetrasi sanitasi/WC bagi masyarakat kurang mampu, air bersih, kebutuhan listrik, dan bantuan modal usaha.

"Sehingga dengan itu semua menjadi wujud bahwa pemerintah hadir menjamin kesehatan masyarakat", tutur H. Muhammad Lutfi.

Hadir pula dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara, Walikota Medan, Kepala BKKBN Pusat, berserta Kepala Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.